Bimtek Penyusunan SSH dan ASB Berbasis Standarisasi Harga Tahun 2026

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu instrumen penting dalam perencanaan dan penganggaran daerah adalah Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB). Kedua dokumen ini berperan strategis dalam memastikan belanja daerah disusun secara rasional, terukur, dan sesuai dengan standar harga yang berlaku.

Seiring dengan dinamika regulasi dan tuntutan transparansi publik, Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas penyusunan SSH dan ASB. Oleh karena itu, Bimtek Penyusunan SSH dan ASB Berbasis Standarisasi Harga Tahun 2026 menjadi kebutuhan mendesak bagi perangkat daerah, khususnya perencana, pejabat penatausahaan keuangan, dan tim anggaran pemerintah daerah.

Artikel ini disusun sebagai konten pilar yang membahas secara komprehensif konsep, regulasi, tahapan teknis, contoh kasus, hingga manfaat strategis penyusunan SSH dan ASB yang berkualitas. Dengan pendekatan edukatif dan praktis, artikel ini diharapkan menjadi rujukan utama bagi aparatur pemerintah daerah.

Konsep Dasar Standar Satuan Harga (SSH)

Standar Satuan Harga merupakan daftar harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyusunan anggaran belanja. SSH berfungsi untuk menciptakan keseragaman harga serta mencegah terjadinya pemborosan anggaran akibat perbedaan harga yang tidak wajar.

Dalam praktiknya, SSH disusun berdasarkan hasil survei harga pasar yang memperhatikan kondisi geografis, inflasi, dan karakteristik wilayah. SSH menjadi alat kontrol yang sangat penting dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.

Tujuan Penyusunan SSH

Beberapa tujuan utama penyusunan SSH antara lain:

• Menjamin kewajaran dan keseragaman harga barang dan jasa

• Menjadi acuan dalam penyusunan RKA-SKPD

• Mengurangi potensi mark-up anggaran

• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah

• Mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Konsep Dasar Analisis Standar Belanja (ASB)

Analisis Standar Belanja merupakan metode analisis untuk menentukan kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan. ASB digunakan untuk menilai apakah suatu anggaran kegiatan telah disusun secara logis berdasarkan output dan outcome yang diharapkan.

ASB tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga tentang rasionalitas penggunaan anggaran berdasarkan volume pekerjaan dan standar biaya.

Fungsi Strategis ASB

ASB memiliki peran strategis dalam penganggaran daerah, di antaranya:

• Menjadi alat uji kewajaran anggaran kegiatan

• Menghubungkan antara perencanaan kinerja dan anggaran

• Mendukung penganggaran berbasis kinerja

• Menghindari pemborosan dan duplikasi belanja

• Memperkuat pengawasan internal dan eksternal

Keterkaitan SSH dan ASB dalam Penganggaran Daerah

SSH dan ASB merupakan dua instrumen yang saling melengkapi. SSH memberikan standar harga satuan, sedangkan ASB memastikan bahwa penggunaan harga tersebut sesuai dengan beban kerja dan output kegiatan.

Keterpaduan SSH dan ASB dapat digambarkan sebagai berikut:

Tanpa SSH yang valid, ASB akan kehilangan dasar harga. Sebaliknya, tanpa ASB, SSH berpotensi digunakan secara tidak rasional.

Landasan Regulasi Penyusunan SSH dan ASB Tahun 2026

Penyusunan SSH dan ASB harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar antara lain:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

• Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga dan ASB

Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun standar harga dan standar belanja sebagai bagian dari sistem pengendalian anggaran.

Tahapan Penyusunan SSH Berbasis Standarisasi Harga

Penyusunan SSH tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan tahapan sistematis agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi Kebutuhan Barang dan Jasa

Langkah awal adalah mengidentifikasi seluruh jenis barang dan jasa yang sering digunakan dalam kegiatan SKPD. Identifikasi ini harus melibatkan seluruh perangkat daerah agar SSH bersifat komprehensif.

Survei Harga Pasar

Survei harga dilakukan dengan memperhatikan:

• Harga pasar lokal

• Harga e-katalog

• Harga penyedia jasa resmi

• Kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah

Analisis dan Penetapan Harga

Hasil survei dianalisis untuk menentukan harga satuan yang wajar. Penetapan harga harus mempertimbangkan fluktuasi harga dan proyeksi inflasi tahun 2026.

Penetapan melalui Peraturan Kepala Daerah

SSH yang telah disusun ditetapkan melalui peraturan kepala daerah agar memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan secara resmi.

Tahapan Penyusunan ASB yang Efektif

Penyusunan ASB memerlukan pendekatan analitis yang berbasis data dan kinerja.

Identifikasi Jenis Kegiatan

Setiap kegiatan yang bersifat rutin dan berulang perlu dianalisis menggunakan ASB, seperti pelatihan, rapat, sosialisasi, dan pengadaan jasa.

Penentuan Output dan Volume Kerja

Output kegiatan harus jelas dan terukur, misalnya jumlah peserta, lama kegiatan, atau jumlah dokumen yang dihasilkan.

Penyusunan Formula ASB

Formula ASB umumnya terdiri dari:

• Biaya tetap

• Biaya variabel berdasarkan volume kerja

Contoh sederhana formula ASB:

Contoh Kasus Nyata Penyusunan SSH dan ASB

Sebuah pemerintah kabupaten mengalami temuan pemeriksaan karena perbedaan signifikan biaya kegiatan pelatihan antar SKPD. Setelah dilakukan evaluasi, ditemukan bahwa belum adanya ASB yang baku dan SSH yang diperbarui.

Melalui Bimtek Penyusunan SSH dan ASB, pemerintah daerah tersebut berhasil:

• Menyusun SSH berbasis survei harga aktual

• Mengembangkan ASB untuk kegiatan pelatihan dan rapat

• Menurunkan variasi anggaran hingga 25%

• Meningkatkan kepercayaan auditor dan DPRD

Kasus ini menunjukkan bahwa SSH dan ASB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis pengendalian anggaran.

Manfaat Mengikuti Bimtek Penyusunan SSH dan ASB Tahun 2026

Bimbingan teknis memberikan pemahaman menyeluruh sekaligus keterampilan praktis kepada peserta. Beberapa manfaat utama antara lain:

• Pemahaman regulasi terbaru penganggaran daerah

• Kemampuan menyusun SSH dan ASB secara mandiri

• Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan anggaran

• Pengurangan risiko temuan pemeriksaan

• Penguatan sinergi antar perangkat daerah

Tantangan Umum dan Strategi Solusinya

Beberapa tantangan yang sering dihadapi pemerintah daerah antara lain:

• Data harga tidak mutakhir

• Perbedaan pemahaman antar SKPD

• Keterbatasan SDM perencana

• Resistensi terhadap perubahan

Strategi yang dapat dilakukan meliputi:

• Pembaruan data harga secara berkala

• Pelaksanaan bimtek terpadu lintas SKPD

• Penggunaan aplikasi pendukung penganggaran

• Pendampingan teknis berkelanjutan

Peran Bimtek dalam Meningkatkan Kualitas Penganggaran Daerah

Bimtek berperan sebagai sarana transfer pengetahuan dan praktik terbaik. Melalui pendekatan studi kasus dan simulasi, peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks daerah masing-masing.

Bimtek juga menjadi forum diskusi untuk menyamakan persepsi antara perencana, keuangan, dan pengawas internal.

FAQ Seputar Penyusunan SSH dan ASB

Apa perbedaan utama antara SSH dan ASB?
SSH mengatur harga satuan barang/jasa, sedangkan ASB mengatur kewajaran total biaya kegiatan.

Apakah SSH harus diperbarui setiap tahun?
Ya, SSH idealnya diperbarui setiap tahun untuk menyesuaikan dengan kondisi harga pasar.

Siapa yang bertanggung jawab menyusun ASB?
Tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah, biasanya melibatkan Bappeda dan BPKAD.

Apakah ASB wajib digunakan untuk semua kegiatan?
ASB digunakan terutama untuk kegiatan yang bersifat rutin dan berulang.

Bagaimana hubungan ASB dengan penganggaran berbasis kinerja?
ASB mendukung penganggaran berbasis kinerja dengan mengaitkan biaya dan output kegiatan.

Apakah hasil bimtek langsung dapat diterapkan?
Ya, materi bimtek dirancang aplikatif dan sesuai kebutuhan daerah.

Penutup

Penyusunan SSH dan ASB berbasis standarisasi harga merupakan fondasi penting dalam mewujudkan penganggaran daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui Bimtek Penyusunan SSH dan ASB Berbasis Standarisasi Harga Tahun 2026, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas SDM serta kualitas dokumen anggaran secara signifikan.

Investasi dalam peningkatan kompetensi aparatur melalui bimtek bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pendaftaran Bimtek Penyusunan SSH dan ASB Tahun 2026, Konsultasi Teknis Anggaran Daerah, Pendampingan Penyusunan SSH dan ASB, Hubungi Tim Kami Sekarang

Rekomendasi 5 Judul Artikel Turunan

1. Strategi Penyusunan Standar Satuan Harga yang Akurat di Pemerintah Daerah

2. Analisis Standar Belanja sebagai Instrumen Pengendalian Anggaran Daerah

3. Kesalahan Umum dalam Penyusunan SSH dan Cara Menghindarinya

4. Integrasi SSH dan ASB dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026

5. Peran Bappeda dan BPKAD dalam Implementasi ASB Berbasis Kinerja