PT. PSKN Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Berbasis SIPD RI, Tingkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

JAKARTA — PT. Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi, dan Pertanggungjawaban Bendahara Berbasis SIPD RI pada 20–21 Agustus 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel YELLO Harmoni, Jakarta Pusat, tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami serta mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam mendukung tata kelola pengelolaan keuangan daerah.

Bimtek diikuti sebanyak 7 peserta yang berasal dari tiga instansi pemerintah daerah, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat sebanyak dua orang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sebanyak dua orang, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire sebanyak tiga orang.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang memberikan pemaparan mengenai implementasi SIPD RI serta berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Perkuat Pemahaman Pengelolaan Keuangan Berbasis SIPD RI

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pembekalan mengenai siklus pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran hingga penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban bendahara.

Pemahaman terhadap keterkaitan setiap tahapan tersebut dinilai penting karena proses pengelolaan keuangan daerah tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian yang saling terhubung dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Melalui SIPD RI, proses tersebut diarahkan untuk dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi dengan dukungan sistem informasi dan basis data pemerintahan daerah.

Materi Bimtek juga membahas berbagai aspek teknis dan operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bendahara, termasuk penatausahaan, pencatatan, pengelolaan transaksi, akuntansi, hingga penyusunan pertanggungjawaban.

Narasumber PUSDATIN Kemendagri Berikan Perspektif Implementasi

Kehadiran narasumber dari PUSDATIN Kementerian Dalam Negeri memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih dekat dengan perkembangan implementasi SIPD RI.

Penyampaian materi tidak hanya dilakukan melalui sesi presentasi, tetapi juga dilengkapi dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta dapat menyampaikan berbagai pertanyaan serta permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing instansi.

Sesi interaktif tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan karena memungkinkan peserta menghubungkan materi dengan kondisi faktual yang mereka hadapi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pembahasan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami alur kerja dan penggunaan SIPD RI secara lebih optimal sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing.

Diikuti Tiga Instansi Pemerintah Daerah

Bimtek PSKN tersebut diikuti oleh peserta dari tiga instansi pemerintah daerah dengan latar belakang tugas yang berbeda.

Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat mengirimkan dua peserta, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sebanyak dua peserta, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire mengikutsertakan tiga peserta.

Keberagaman asal instansi menjadi salah satu faktor yang memperkaya proses diskusi selama kegiatan. Peserta dapat berbagi pengalaman dan perspektif mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan serta pemanfaatan sistem informasi dalam lingkungan kerja masing-masing.

Dengan jumlah peserta yang relatif terbatas, proses pembelajaran juga berlangsung secara lebih interaktif sehingga peserta memiliki ruang yang cukup untuk berdiskusi dan berkonsultasi dengan narasumber.

Penguatan Kapasitas SDM Jadi Faktor Penting

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengikuti perubahan sistem dan proses kerja.

Implementasi SIPD RI tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan aplikasi, tetapi juga membutuhkan pemahaman terhadap proses bisnis pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan, serta keterkaitan antara data dan dokumen pada setiap tahapan.

Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam memastikan pemanfaatan sistem dapat berjalan secara optimal.

Melalui kegiatan Bimtek ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD RI dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam pelaksanaan tugas di masing-masing instansi.

Dorong Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Integrasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban juga menjadi bagian penting dalam mendukung ketersediaan data pemerintahan yang lebih terstruktur.

Dalam konteks tersebut, peningkatan kompetensi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi investasi penting bagi pemerintah daerah.

Peserta Bimtek diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan instansi masing-masing.

PSKN Konsisten Dukung Pengembangan Kompetensi Aparatur

Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengembangan kompetensi, PT. Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN) terus berupaya menghadirkan program pelatihan dan bimbingan teknis yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi pemerintahan.

Kegiatan Bimtek SIPD RI menjadi salah satu bentuk komitmen PSKN dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam menghadapi perkembangan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

PSKN juga terus mengembangkan berbagai program Bimtek dan pelatihan bagi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, BLU/BLUD, perguruan tinggi, maupun organisasi lainnya.

Kegiatan Berlangsung Lancar

Selama dua hari pelaksanaan, kegiatan berlangsung secara interaktif melalui kombinasi pemaparan materi, diskusi, tanya jawab, dan pembahasan berbagai persoalan yang berkaitan dengan implementasi SIPD RI.

Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan aktif selama sesi pembelajaran. Berbagai pertanyaan yang disampaikan menunjukkan adanya kebutuhan untuk terus memperkuat pemahaman aparatur terhadap perkembangan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan kemudian ditutup setelah seluruh rangkaian materi selesai disampaikan. Peserta diharapkan dapat membawa hasil pembelajaran tersebut untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing instansi.

Apresiasi kepada Peserta dan Narasumber

PT. Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN) menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Bimtek, khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire.

Apresiasi juga disampaikan kepada narasumber dari PUSDATIN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas kontribusi dan pengetahuan yang diberikan selama kegiatan berlangsung.

PSKN berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi peserta serta mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis digital.

Dengan penguatan kompetensi sumber daya manusia dan optimalisasi pemanfaatan SIPD RI, pemerintah daerah diharapkan semakin siap mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.